Gamblang! Setnov Ajukan Permohonan Justice Collaborator, Begini Tanggapan Fahri Hamzah

Posted on

SURATKABAR.ID – Mantan Ketua DPR Setya Novanto mengajukan permohonan untuk menjadi justice collaborator (JC) dalam kasus mega korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang menjeratnya. Hal ini sontak membuat Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara.

Menanggapi pengajuan permohonan menjadi JC yang dilakukan oleh Setya Novanto, Fahri Hamzah langsung memberi peringatan tegas yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seperti yang dilansir dari laman Tribunnews.com.

Adapun alasan yang membuat Fahri khawatir adalah KPK nantinya justru disibukkan untuk mengejar sejumlah nama baru yang bukan tidak mungkin akan dibocorkan Novanto jika permohonan JC dikabulkan. Padahal sebelumnya sudah ada 14 nama yang hingga kini belum tuntas diselidiki.

Fahri mengungkapkan tujuan di balik diajukannya permohonan JC oleh Novanto hanya untuk membatasi peristiwa-peristiwa yang lainnya. Ketakutan lain yang diresahkan Fahri yakni kenyataan sebenarnya akan semakin tersembunyi dari mata publik.

Baca Juga: Makin Memanas! Prabowo Perintahkan Tuduhan La Nyalla Diproses Hukum

“Jadi KPK jangan drama ke tempat lain. Drama yang ada aja dulu, 14 nama itu diungkap aja dulu,” tukas Fahri Hamzah yang ditemui di sela diskusi di Jakarta, Kamis (11/1), dikutip dari laman Tribunnews.com, Jumat (12/1/2018).

“Sekarang dia (KPK) mau membesar-besarkan seolah-olah dari Setya Novanto itu mengalir uang ke mana-mana,” tambah pria yang kemudian mengungkapkan bahwa dirinya tetap menghormati inisiatif Novanto mengajukan dirinya menjadi JC.

Terkait permohonan terdakwa kasus korupsi e-KTP, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah yang ditemui di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta pada Rabu (10/1) mengungkapkan bahwa Setya Novanto sudah menyerahkan pengajuan tersebut ke tim penyidik.

Baca Juga: La Nyalla Beberkan Kronologi Dirinya Dimintai Prabowo Uang Rp 40 Miliar

“Tadi saya cek (permohonan JC) sudah diajukan ke penyidik. Tentu nanti akan dibaca dan dipelajari dulu oleh tim dan dibahas bersama. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tentu dipertimbangkan dan dipelajari dulu,” papar Febri, dikutip dari Kompas.com, Rabu (10/1/2018).

Untuk diketahui, justice collaborator adalah saksi pelaku, yang bukan pelaku utama, yang bekerja sama dengan penegak hukum demi menguak tindak pidana yang dimaksud, seperti yang dijelaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011.

Jubir KPK menegaskan bahwa JC tidak dapar diberikan kepada pelaku utama. “Dan ingat, JC tidak bisa diberikan pada pelaku utama. Jadi silahkan ajukan saja. Nanti akan dinilai siapa pelaku lain yang lebih besar yang diungkap,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *