Kritik Jokowi Karena Harga Beras Naik, Fahri Hamzah: Mana Janjinya Sekarang?

Posted on

SURATKABAR.ID – Menurut penilaian Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua DPR, kenaikan harga beras pada awal Januari tahun 2018, telah menjadi awal buruk bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ini merupakan hal buruk lantaran semua pihak akan memasuki tahun politik.

“Belum hilang dalam ingatan, pemerintah berjanji bahwa tidak akan terjadi gejolak harga. Mana janjinya sekarang?” tulis Fahri di akun Twitter @fahrihamzah, Sabtu (13/01/2018). Demikian seperti dikutip dari reportase Kompas.com, Minggu (14/01/2018).

Selama beberapa hari terakhir, harga beras medium mengalami fluktuasi Rp. 9.450-Rp 11.000 per liter. Sementara itu, beras premium juga merangkak naik mulai dari Rp 12.800-13.000 per liter.

Beban Bagi Rakyat

Fahri menganggap kenaikan harga ini menciptakan ketidakpastian sekaligus beban bagi rakyat, baik produsen maupun konsumen.

Baca juga: Deretan Artis Ini Ikut Terjun di Pilkada 2018, Nomor 4 Paling Cantik!

Ia mengatakan, selama ini masyarakat di-ninabobo-kan dengan keberadaan data tentang beras. Namun kini masyarakat baru menyadari bahwa ada data yang tidak sinkron dengan kenyataan.

Stok beras selalu mengklaim cukup untuk beberapa bulan kedepan oleh pemerintah. Namun faktanya, harga beras malah naik.

“Kita juga dikejutkan pada saat para pembantu Presiden masih sibuk mencari penyebab kenaikan harga beras, tiba-tiba saja tanpa permisi muncul keinginan impor beras,” tutur Ketua DPR bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat tersebut.

Fahri melanjutkan, dalam beberapa hari ini masyarakat kembali disuguhkan dengan keadaan ketidakkompakann para pembantu Presiden Jokowi.

Terutama Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang mengklaim pasokan aman dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang khawatir dengan kenaikan harga akibat pasokan berkurang.

“Pemerintah menjamin bahwa stok beras aman dan kebijakan harga eceran tetap (HET) akan lebih melindungi konsumen dan para petani. Tapi cara pemerintah meredam gejolak harga beras hingga memutuskan harus Impor, terlihat kepanikan,” ujarnya.

Bulog Harus Dievaluasi

Fahri juga meragukan apakah dengan impor harga beras akan turun seketika. Ia menilai, momentum kenaikan harga beras ini harusnya jadi momentum bagi pemerintah untuk menata kembali kebijakan yang harus diakui keliru.

“Pemerintah harus berbesar hati untuk mengakui bahwa kenaikan harga beras awal januari tahun 2018 ini bukan semata karena faktorsupply and demand atau faktor cuaca, tapi malpraktik kebijakan,” sebut dia.

Jika memang produksi tak mencukupi, Fahri menyarankan pemerintah untuk mengakuinya. Lalu evaluasi dan perbaiki faktor-faktor produksi beras yang selama selama ini terabaikan.

Contohnya, lahan yang semakin menyempit, hingga pendapatan para petani yang minim.

Menurutnya, pemerintah bisa hadir dengan menambah insentif serta subsidi bagi para petani.

“Di negara kita yang basis ekonominya jelas berideologi kerakyatan ini, kita tidak usah sok-sokan liberal dengan mengutak-atik dan mencabut subsidi untuk petani. Petani harus diberdayakan. Petani harus dimodernisasi alat-alat produksinya,” tandas Fahri.

Tapi apabila masalah ada di sisi distribusi, yang mengakibatkan cadangan besar tidak cukup, maka Bulog juga harus dievaluasi.

Fahri mengingatkan, Bulog juga merupakan kepanjangan negara untuk menstabilkan harga dan melindungi petani dari pemburu rente—selain bertugas untuk mengamankan stok.

Baca juga: Silang Pendapat Antara Luhut dan Susi Soal Penenggelaman Kapal, Jokowi: Semua Saya Dukung

“Oleh sebab itu, pihak-pihak yang tidak menjalankan tupoksinya dalam mengamankan produksi beras, salah menata distribusi beras dan salah menerapkan HET mesti bertanggungjawab. Ada nasib jutaan petani, nasib pangan utama seluruh rakyat yang dipertaruhkan,” tukasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *