Setya Novanto Kembali Tak Penuhi Panggilan Pemeriksaan KPK

Posted on

SURATKABAR.ID – Ketua DPR Setya Novanto kembali mangkir. Ini kali ketiga Novanto yang juga Ketua Umum Partai Golkar tak memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi uantuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-e).

“Pagi ini, KPK menerima surat terkait dengan ketidakhadiran Setya Novanto sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo. Alasan yang digunakan adalah terkait izin Presiden,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (13/11/2017), dilansir dari laman antaranews.com.

Pernyataan pokok yang menyatakan Setya Novanto tidak dapat memenuhi panggilan KPK sebagai saksi itu tertuang dalam surat tertanggal 6 November 2017 yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR RI. Di dalam surat tersebut ada lima poin pokok yang kembali pada intinya adalah Setya Novanto tidak bisa penuhi panggilan KPK itu. Menurut surat tersebut juga, pemanggilan Setya Novanto harus dilakukan dengan izin tertulis dari Presiden Republik Indonesia.

Pemanggilan pertama untuk Setya Novanto dikeluarkan pada 30 Oktober. Saat itu, Novanto dipanggil KPK untuk memberikan keterangan sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo dan ketika itu, Novanto tidak memenuhi panggilan tersebut lantaran katanya ada kegiatan lain di daerah yang mana saat itu sedang dalam masa reses DPR RI.

Novanto kembali ditetapkan sebagi tersangka kasus korupsi KTP-e pada 10 Novembber lalu setelah sebelumnya, 29 September 2017, Pengadilan Negeri jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilannya dan menyatakan penetapan Novanto sebagai tersangka yang dikeluarkan KPK pada 17 Juli 2017 tidak sesuai prosedur.

Baca Juga: Merasa Tak Dihargai, Dandim Tampar Kepala Desa. Bupati Langsung Turun Tangan

Novanto, sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014, diduga telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurangnya Rp 2,3 triliun dan nilai paket pengadaan sekitar Rp 5,9 triliun dalam pengadaan paket penerapan KTP-e tahun 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.

Dalam hal itu, Novanto jelastidak sendiri. Korupsi KTP-e juga menyeret nama seperti di antaranya Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dirjen Dukcapil. KPK sendiri telah menetapkan Anang yang tidak lain adalah Dirut PT Quadra Solution sebagai tersangka dugaan kasus korupsi KTP-e ini pada 27 September 2017. PT Quadra Sulution ini merupakan bagian dari konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) yang menjadi pelaksana proyek KTP-e.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *