Yang Janji-janji Manis Anies Baswedan, Buruh Malah Salahkan Jokowi, Alasannya Bikin Gregetan…

Posted on

Sebagian besar demonstran yang menolak penetapan Upah Minimum Provinsi mengacu Peraturan Pemerintah 78/2015 Tentang Pengupahan sedang bergerak ke depan Istana Negara, Jakarta.

Baca Artikel Lainnya:

Demo Buruh
Demo Buruh

MARTIRNKRI.COM – Sebagian besar demonstran yang menolak penetapan Upah Minimum Provinsi mengacu Peraturan Pemerintah 78/2015 Tentang Pengupahan sedang bergerak ke depan Istana Negara, Jakarta.

Deputi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Muhammad Rusdi, mengatakan, alasan mereka bergerak ke Istana adalah karena Presiden Joko Widodo yang bertanggung jawab atas terbitnya PP 78/2015.

“Kami akan ke Istana Negara karena biang kerok dari upah murah Indonesia hari ini adalah PP 78 yang diputuskan Pak Jokowi pada akhir 2015,” kata Rusdi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (10/11).

Kata dia, hampir semua kepala daerah di Indonesia termasuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, menaikkan UMP berdasarkan PP yang tak sejalan dengan ketentuan UU 13/2013 tentang Ketenagakerjaan itu.

“Hampir semua pimpinan provinsi dan daerah dipaksa oleh Pak Jokowi, Kemendagri dan lainnya agar menetapkan upah berdasarkan PP 78. Padahal rekomendasi Komisi IX DPR RI adalah PP 78 melanggar UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003,” jelasnya.

Dalam UU Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa penetapan UMP seharusnya diputuskan melalui mekanisme Dewan Pengupahan berdasarkan survei KHR (kebutuhan hidup rakyat) yang berjumlah 60 item. Inilah salah satu hal yang ditiadakan dalam PP 78/2015.

“Pelanggaran lain adalah hak berunding dari serikat buruh yang diwakili oleh Dewan Pengupahan unsur buruh tidak lagi berfungsi, tidak lagi digunakan. PP 78/2015 hanya menghitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” jelas Rusdi.

Menurut dia, Presiden Jokowi telah melakukan tindakan yang tidak mentaati UU.

“Karenanya hari ini kami memberi gelar kepada Pak Jokowi, beliau adalah Bapak Upah Murah Indonesia. Karena telah menetapkan PP 78/2015, akibatnya daya beli rontok dan jatuh. Ini presiden yang tidak pro kaum buruh,” kata dia.

Tak hanya itu, Rusdi menganggap Jokowi sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menurunkan daya beli mayoritas rakyat, termasuk kelompok buruh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *